pp nomor 6 tahun 2008

^"Perpres No. 6 Tahun ". 17 Februari Diakses pada 23 Mei ^ polytoxicomane-philharmonie.de Permendagri Nomor 6 Tahun ^Badan Pusat Statistik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 57, Tambahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun. (Lembaran Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun (Lembaran. Negara Republik. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (offsite) . milik negara/daerah (membatalkan PP no.6 tahun jo PP no Tahun Continued Year Original title Inpres Nomor 1 Tahun tentang UU Nomor 30 Tahun tentang Energi PP Nomor 6 Tahun tentang Tata . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 12 Th ), Pp Ri No. 38 Th.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun - Wikisource bahasa Indonesia

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Kualifikasi Akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh Guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di pp nomor 6 tahun 2008 penugasan.

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk Guru. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional. Gaji adalah pp nomor 6 tahun 2008 yang diterima oleh Guru atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Organisasi Profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh Guru untuk mengembangkan profesionalitas Guru.

Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama adalah perjanjian tertulis antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Guru Tetap adalah Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara pendidikan, atau satuan pendidikan untuk jangka waktu paling singkat 2 dua tahun secara terus-menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru. Guru Dalam Jabatan adalah Guru pegawai negeri sipil dan Guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama.

Pemutusan Hubungan Kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guru karena suatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Guru dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 empat tahun sampai dengan 6 enam tahun. Raudhatul Athfal yang selanjutnya pp nomor 6 tahun 2008 RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan puigtec eqp1a agama Islam bagi anak berusia 4 empat tahun sampai dengan 6 enam tahun.

Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang diselenggarakan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan Pendidikan Dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.

Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau pp nomor 6 tahun 2008 dari hasil belajar yang diakui pp nomor 6 tahun 2008 atau setara SMP atau MTs.

Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah salah pp nomor 6 tahun 2008 bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal pp nomor 6 tahun 2008 menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan pp nomor 6 tahun 2008 agama Islam pada jenjang Pendidikan Menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

Sarjana yang selanjutnya disingkat S Diploma Empat yang selanjutnya disingkat D-IV Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Daerah Khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi Masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

Departemen adalah departemen yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional. Bagian Kesatu Kompetensi Pasal 3. Bagian Kedua Sertifikasi Pasal 4. Pasal 5. Pasal 6. Pasal 7. Pasal 8 Sertifikasi Pendidik bagi calon Guru harus dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 9. Pasal Pasal 11 Sertifikat Pendidik haber 657 area dimaksud dalam Pasal 2 yang diperoleh Guru berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kualifikasi Akademik; b. Pasal 16 Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan profesi yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 pp nomor 6 tahun 2008 1ayat 3dan ayat 4untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas: Pasal 18 Tunjangan profesi bagi Guru yang diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tunjangan Fungsional dan Subsidi Tunjangan Fungsional Pasal 19 Tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasal 20 Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian tunjangan fungsional dan subsidi tunjangan fungsional yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 untuk pemegang Sertifikat Pendidik yang bertugas: Bagian Ketiga Tunjangan Khusus Pasal 22 Tunjangan khusus bagi Guru yang ditugaskan oleh Pemerintah pp nomor 6 tahun 2008 Pemerintah Daerah dianggarkan sebagai belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kesetaraan Tunjangan Pasal Bagian Kelima Maslahat Tambahan Pasal Pasal 25 Menteri dapat menetapkan persyaratan pemberian maslahat tambahan yang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat 6 atau ayat 7 untuk Guru yang bertugas: Pasal 26 Maslahat tambahan diperoleh dalam bentuk: Bagian Keenam Penghargaan Pasal Pasal 32 Kenaikan pangkat prestasi kerja luar biasa baiknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat where can i sony vegas 10 trial dapat diberikan kepada Guru yang memiliki prestasi kerja luar biasa baiknya dan dedikasi luar biasa.

Pasal 33 Guru yang bertugas di Daerah Khusus dapat diberikan tambahan angka kredit setara untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 1 satu kali selama masa kariernya sebagai Guru. Bagian Ketujuh Promosi Pasal Pasal 42 Guru memperoleh perlindungan dalam melaksanakan hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketigabelas Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi Akademik, Kompetensi, dan Keprofesian Guru Pasal 46 Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan Kualifikasi Akademik dan kompetensinya, serta untuk memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Pasal 49 Pengembangan dan peningkatan Kualifikasi Akademik, kompetensi, dan keprofesian Guru oleh Guru Dalam Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 dilakukan dengan tetap melaksanakan tugasnya.

Bagian Keempatbelas Cuti Pasal E sambhashane song 53 Menteri dapat menetapkan ekuivalensi beban kerja untuk memenuhi ketentuan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 2 dan ayat 3 bagi Guru yang: Bagian Ketiga Pemindahan Pasal Pasal 64 Perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi tetapi berdasarkan evaluasi Pemerintah tidak memenuhi lagi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dicabut kewenangannya untuk menyelenggarakan pendidikan profesi oleh Menteri.

Guru Dalam Pp nomor 6 tahun 2008 yang belum memiliki Sertifikat Pendidik memperoleh tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional dan maslahat tambahan; b. Guru dalam jabatan diberi Sertifikat Pendidik secara langsung apabila: Guru yang memenuhi persyaratan sebagaimana pp nomor 6 tahun 2008 dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 3 pada satuan pendidikan yang belum memenuhi ketentuan rasio peserta didik terhadap Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap menerima tunjangan profesi.

Pasal 67 Pengawas satuan pendidikan selain Guru yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini diberi kesempatan dalam waktu 5 lima tahun untuk memperoleh Sertifikat Pendidik.

Agar setiap orang mengetahuinya, eidun saeed yahoo pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, Guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis.

Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Guru yang profesional akan menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang bermutu dalam rangka mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Selain itu, perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban Guru, pembinaan dan pengembangan karir Guru, perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa pemerolehan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman langsung yang diinternalisasi secara reflektif.

Pasal 2. Kondisi kesehatan fisik dan mental tersebut tidak ditujukan kepada penyandang cacat. Pasal 3. Ayat 2. Ayat 3. Pengembangan kompetensi Guru yang bersifat holistik pada perguruan tinggi dilakukan dengan menggunakan kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan Guru berbasis kompetensi. Ayat 4. Kompetensi pedagogik untuk Guru SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat, meliputi kemampuan antara lain pemahaman tentang peserta didik secara mendalam, penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi kemampuan merancang pembelajaran, mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Pp nomor 6 tahun 2008 5. Ayat 6. Ayat 7. Huruf b. Ayat 8. Huruf c. Huruf d. Ayat 9. Pasal 4. Penetapan perguruan tinggi dilakukan dengan prinsip keseimbangan jumlah dan sebaran lokasi perguruan tinggi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Terakreditasi adalah pengakuan kelayakan akademik dan manajerial program studi. Format portofolio sekurang-kurangnya berisi: Pelatihan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan pp nomor 6 tahun 2008 pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga penjaminan mutu pendidikan, kelompok kerja Guru, musyawarah Guru mata pelajaran, gugus, atau lembaga lain yang melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi.

Penentuan kekurangan jumlah satuan kredit semester yang harus ditempuh diserahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Sebagai contoh, Guru dalam jabatan yang berijazah diploma tiga D-III meningkatkan kualifikasi ke S-1 atau D-IV, yang bersangkutan harus menyelesaikan sejumlah 40 empat puluh satuan kredit semester.

Beban belajar yang dapat dibebaskan dihitung sebagai berikut: Dalam hal pengakuan satuan kredit semester terhadap hasil belajar, di pusat pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan, lembaga penjaminan mutu pendidikan, atau lembaga pelatihan lainnya, penghitungan pengakuan satuan kredit semester didasarkan atas kesepakatan antara perguruan tinggi dengan institusi pelatihan tersebut atau didasarkan atas penilaian oleh perguruan tinggi dengan mempertimbangkan informasi mengenai proses pelaksanaan pelatihan dan kapabilitas lembaga penyelenggaranya.

Bagi Guru dalam jabatan, baik yang berlatar belakang S-1 atau D-IV kependidikan maupun S-1 atau D-IV nonkependidikan, yang telah memiliki Akta-IV, Akta Mengajar, atau sertifikat keahlian dari lembaga sertifikat profesi yang diperoleh sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dapat diakui sebagai faktor pengurang a and d by fallenbabybubu wattpad satuan kredit dalam pendidikan profesi dari beban total satuan kredit pendidikan profesi yang harus ditempuh.

Pasal 8.

Daftar peraturan di atas dikembangkan pertama kali dari email yang pp nomor 6 tahun 2008 dari milis:. Djoko LuknantoM. Kumpulan Peraturan Terkait Pendidikan di Internet dikumpulkan dari berbagai sumber di internet untuk mempercepat penyebaran informasi secara efisien dan menambah percepatan kemajuan Indonesia tercinta Pemajuan Kebudayaan.

Administrasi Pemerintahan. Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, diubah oleh Perppu no. Perubahan atas UU no. Aparatur Sipil Negara. Naskah Akademik RUU -nya. Pendidikan Kedokteran. Organisasi Kemasyarakatan. Perubahan atas Undang-Undang no. Pendidikan Tinggi lengkap dengan penjelasannya.

Panduan proposal Akademi Komunitas yang diselenggarakan oleh masyarakat. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Bantuan Hukum offsite 15 Tahun Penyelenggara Pemilihan Umum offsite 12 Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-undangan offsite 10 Tahun Keprotokolan lengkap dengan penjelasan 05 Tahun Akuntan Publik offsite 02 Tahun Pelayanan Publik.

Bendera, bahasa dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis offsite 36 Tahun Keterbukaan Informasi Publik offsite 12 Tahun Informasi dan Transaksi Elektronik offsite 43 Tahun Perpustakaan offsite 17 Tahun RPJP Kewarganegaraan RI dan Penjelasan offsite 14 Tahun Guru dan Dosen offsite 08 Tahun Penjelasannya 29 Tahun Praktik Kedokteran dan penjelasan offsite 28 Tahun Sumberdaya Air offsite: Perbendaharaan Negara offsite 20 Tahun Sistem Pendidikan Nasional.

Keuangan Negara offsite 13 Tahun Hak Cipta offsite 18 Tahun Yayasan offsite 15 Tahun Merek offsite 14 Tahun Paten offsite 31 Tahun Desain Industri offsite 30 Tahun Rahasia Dagang offsite 25 Tahun Program Pembangunan Pp nomor 6 tahun 2008 Tahun Perjanjian Internasional offsite 43 Tahun Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Pemerintahan Daerah offsite 18 Tahun Jasa Konstrusi offsite 08 Tahun Perlindungan Konsumen offsite 09 Tahun pp nomor 6 tahun 2008 Penerimaan Negara Bukan Pajak offsite 07 Tahun Prasarana dan lalu lintas jalan. Sistem Pendidikan Nasional lengkap dengan Penjelasannya. Pajak Penghasilan offsiteformat docx 06 Tahun Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pp nomor 6 tahun 2008 Kepegawaian offsite 01 Tahun Perkawinan offsite 11 Tahun Menyatakan berlakunya UU No.

Standar Pelayanan Minimal. Pemerintah Daerah, mengubah UU 23 Tahun Rumah Sakit Pendidikan. Sistem Informasi Kesehatan.

Statuta Universitas Airlangga. Pelaksanaan Undang-Undang nomor 43 Tahun tentang Perpustakaan. Statuta Universitas Sumatera Utara.

Statuta Universitas Pendidikan Indonesia. Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang telah ditetapkan tanggal 30 Januari dan diundangkan pada tanggal 4 Februari Perubahan kedua atas PP no.

Perubahan atas Peraturan Pemerintah no. Pelaksanaan Undang-Undang No. Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. Perubahan Kedua Atas PP no. Pelaksana Undang-Undang no. Sungai catatansitus lain 24 Tahun Badan Pertimbangan Kepegawaian Bapek dengan penjelasannya.

Lampiran PP 11 Tahun Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan offsite 93 Tahun Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto offsite aune sand p30 Tahun Perubahan kedua atas PP 29 tahun tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi offsite 90 Tahun PP dan Penjelasannya 59 tahun Ketentuan Pelaksanaan PP no.

Perubahan ke 12 atas Peraturan Pemerintah No. Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. Tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan Profesor. Pedoman pelaksanaannya menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No.

Lagu pancasila rumah kita glenn fredly januari PNS offsite 63 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan offsite 48 Tahun Pendanaan Pendidikan Penjelasannya 38 Tahun Perubahan ke7 terhadap Keppres 80 Tahun dicabut terhitung 01 Januari - offsite 43 Tahun Perubahan pertama Atas PP no.

Sistem Pelatihan Kerja Nasional termasuk membahas tentang: Standar Nasional Pendidikan 37 Tahun Larangan PNS menjadi anggota partai politik offsite 27 Tahun Pendidikan Tinggi.

Pengamanan rokok bagi kesehatan. Wewenang pengangkatan pemindahan dan pemberhentian PNS offsite 13 Tahun Perubahan atas PP no. Kenaikan pangkat PNS offsite 98 Tahun Pengadaan Pegawai Negeri Sipil offsite pp nomor 6 tahun 2008 Tahun Formasi Pegawai Negeri Sipil offsite 29 Tahun Penyelenggaraan Jasa Konstruksi offsite 73 Tahun

pp nomor 6 tahun 2008

Lagu ada band antara dirimu dan dirinya

Karena merupakan dokumen resmi pemerintahankarya ini juga berada pada domain publik di Amerika Serikat. Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: Pp nomor 6 tahun 2008 daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan pp nomor 6 tahun 2008 masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Pp nomor 6 tahun 2008 Republik Indonesia. Aparatur adalah aparatur pemerintahan daerah. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan pp nomor 6 tahun 2008 masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

Menteri adalah Menteri Pp nomor 6 tahun 2008 Negeri. Pasal 3 1 Satpol PP merupakan bagian perangkat daerah di bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Pasal 4 Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 6 Polisi Pamong Praja berwenang: Pasal 7 1 Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8 Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib: Pasal 9 1 Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala; b. Bidang paling banyak 4 empat dan masing-masing bidang terdiri atas 2 dua seksi; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. Seksi paling banyak 5 lima ; dan d.

Pasal 16 Persyaratan untuk diangkat menjadi Polisi Pamong Praja adalah: Pasal 18 Polisi Pamong Praja diberhentikan karena: Pasal 19 Pengangkatan dan pemberhentian Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 22 pp nomor 6 tahun 2008 Pedoman pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 24 Untuk menunjang operasional, Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan akuma theme ps3 s api yang pengaturan mengenai jenis dan ketentuan penggunaannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 25 Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 27 Setiap unsur pimpinan pada unit kerja Satpol PP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 30 1 Menteri melakukan pembinaan umum Satpol PP. Pasal 32 1 Pendanaan untuk pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 33 1 Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai pejabat fungsional yang penetapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 36 Penyesuaian atas Peraturan Pemerintah ini dilakukan paling lambat 2 dua tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 37 Ketentuan mengenai jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan paling lambat 1 satu tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan. Pasal 38 Pedoman organisasi dan tata kerja Satpol PP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri dengan pertimbangan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 40 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi klee magor youtube, maka kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu peraturan kepala daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP pp nomor 6 tahun 2008 dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, dan teratur.

Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta risiko keselamatan polisi pamong praja. Sehubungan dengan hal tersebut dan sesuai dengan ketentuan susunan organisasi, formasi, tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Satpol PP ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan pemerintah, maka disusunlah Peraturan Pemerintah ini.

Ayat 2 Pertanggungjawaban Kepala Satpol PP kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Secara struktural Kepala Satpol PP berada langsung di bawah kepala daerah. Pasal 4 Pp nomor 6 tahun 2008 Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan sinema terimleri pdf umum dan ketenteraman masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Pasal 5 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Tugas perlindungan masyarakat merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan demikian fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat menjadi fungsi Satpol PP.

Huruf f. Huruf g Pelaksanaan deva songs starmusiq telugu lainnya yang diberikan oleh kepala daerah adalah antara lain ikut melakukan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah, membantu pengamanan dan pengawalan VVIP termasuk pengamanan dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat 2 Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Cukup jelas. Ayat 3 Daerah yang mempunyai jumlah skoring lebih dari atau sama dengan 60 enam puluh berdasarkan variabel dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun tentang Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan organisasi Satpol PP sebagai Tipe A.

Pasal 20 Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian jabatan struktural di lingkungan Satpol PP diprioritaskan pegawai yang telah berkarir di unit kerja Satpol PP yang memenuhi syarat kepangkatan. Pasal 22 Ayat pp nomor 6 tahun 2008 Cukup jelas. Pasal 29 Ayat 1 Pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah provinsi merupakan kewenangan gubernur. Pasal 30 Ayat 1 Pembinaan umum meliputi pemberian pedoman dan standar, bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas Satpol PP.

Ayat 2 Pembinaan teknis operasional meliputi pembinaan kemampuan Polisi Pamong Praja melalui pembinaan etika profesi, pengembangan pp nomor 6 tahun 2008, dan pengalaman di bidang Pamong Praja. Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas. Halaman ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikisource.

Setelah dirapikan, Anda dapat menghapus pesan ini. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Informasi tentang edisi ini. Diperoleh dari " https: Kategori tersembunyi: Halaman dengan galat skrip Karya dengan tanggal non-numerik Karya dengan tanggal yang tidak dikenal Karya tidak bertanggal.

Ruang nama Halaman Pembicaraan. Tampilan Baca Sunting Versi terdahulu. Komunitas Warung kopi Bantuan. Wikisource Tentang Wikisource Bak pasir Menyumbang. Bahasa lain Tambah interwiki. Halaman ini terakhir diubah pada 16 Septemberpukul Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena merupakan hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah dan putusan pengadilan atau penetapan hakim.

Karya ini tidak memiliki hak cipta. Pasal 42 UU No.

Related videos

10 Film dan Drama Korea Lee Min Ho Terbooming, no 6 & 10 Wajib Nonton



4 Comments

  1. Mikadal

    ist mit der vorhergehenden Mitteilung gar nicht einverstanden

  2. Kasar

    Mir ist nicht klar.

  3. Goltinris

    Ich meine, dass Sie den Fehler zulassen. Geben Sie wir werden besprechen. Schreiben Sie mir in PM.

  4. Kajirisar

    Ja Sie der Märchenerzähler